 |
| Caption : Manager Advokasi dan Kampanye WALHI Babel Regi Yoga Pratama |
BABELRAYA.COM, PANGKALPINANG – Kasus Kebun Sawit di Kabupaten Belitung baru-baru menjadi sorotan tidak terkecuali Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kepulauan Bangka Belitung yang ikut menyoroti kasus kebun sawit diduga di hutan lindung pantai Belitung yang saat ini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpandan Kabupaten Belitung.
Dalam keterangan WALHI Babel melalui Manager Advokasi dan Kampanye, Regi Yoga Pratama, Senin malam (14/4/2025) menegaskan, pada prinsipnya, fungsi pembagian kawasan hutan adalah sarana untuk memastikan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, pengendalian banjir dan erosi.
“Serta sebagai tempat bagi beragam kehidupan ditengah-tengah ekstraksi sumber daya alam yang kami nilai ugal-ugalan di Kepulauan Bangka Belitung,” tegas Regi.
“Berdasarkan catatan WALHI Kepulauan Bangka Belitung, dalam rentang 2015 sampai dengan 2021, kita (Babel) telah kehilangan tutupan lahan hutan seluas 30.594 hektar akibat deforestasi dan alihfungsi kawasan hutan yang berdampak pada peningkatan lahan kritis seluas 167.065 Ha data DIKPLHD pada tahun 2022,” sambungnya.
Regi menjelaskan, istilah hukum yang tepat untuk menggambarkan situasi tersebut yakni presumption iures de iure. Yang artinya “ketika suatu undang-undang telah di undangkan, maka ketidaktahuan setiap orang terhadap hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari segala tuntutan hukum.”
Pada dugaan kasus pemanfaatan kawasan hutan lindung pantai untuk perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Padang, Kecamatan Sijuk, Belitung, WALHI Kepulauan Bangka Belitung berpendapat bahwa berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas pemanfaatan kawasan hutan tersebut tidak dapat menghindari tuntutan hukum.
“Baik karena ketidaktahuan pemilik perkebunan terhadap regulasi yang ada, maupun karena terindikasi lalainya aparatur Negara yang berwenang dalam melaksanakan sosialisasi, pengawasan dan penertiban sebagaimana diatur perundang-undangan,” ujar Regi.
Lebih luas dari itu, kata Regi, terdapat begitu banyak dugaan kasus pemanfaatan kawasan hutan di Kepulauan Bangka Belitung, dimulai dari aktivitas pemanfaatan kawasan hutan untuk Pertambangan Timah tanpa izin, pengrusakan dan pencemaran kawasan oleh perusahaan tambak udang yang tidak sesuai dengan prosedur, sampai dengan deforestasi oleh perusahaan perkebunan monokultur skala besar yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Absennya para aparatur Negara terkait patut dimintai pertanggungjawaban karena adanya indikasi lalai dalam mengawasi, mengontrol maupun menegakan hukum terhadap berbagai aktivitas perambahan kawasan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Dengan demikian, WALHI Kepulauan Bangka Belitung mendorong Kejagung untuk mengusut tuntas berbagai aktor yang terlibat pada masifnya aktivitas perambahan dan pengrusakan kawasan hutan yang dapat merugikan perekonomian atau kekayaan negara serta berdampak pada perekonomian masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan untuk aktivitas ekonomi seperti mencari kerang, ketam, jamur, madu dan lainnya di (epulauan Bangka Belitung,” tegas Regi.
(babelraya.com/red)
Social Header